Permenaker Nomor 7 Tahun 2026: Peraturan Baru Mengenai Pekerjaan Alih Daya (Outsourcing)

"Pemerintah melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2026 menghadirkan peraturan lebih jelas mengenai praktik pekerjaan alih daya."

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2026 menghadirkan peraturan lebih jelas dan terarah mengenai praktik alih daya (outsourcing).

Peraturan ini diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha sekaligus meningkatkan perlindungan jaminan kesejahteraan terhadap pekerja alih daya.

Perusahaan pemberi kerja dan perusahaan penyedia jasa pekerja wajib memastikan kontrak kerja mematuhi batasan bidang pekerjaan yang diizinkan.

Article Author

Adhistya Christyanto S.H., M.M.

Senior Advocate & Managing Partner at AC Law Firm with 20+ years of litigation and corporate practice.

Back to All Law Insights Consult with Author on this Topic

Related Legal Opinions

October 19, 2026

Adhistya Christyanto S.H., M.M.

Related Legal Opinions

Hal Yang Menentukan Wanprestasi Atau Sengketa Konsumen

Ingin Mempekerjakan Chef Asing di Restoran? Pastikan Izin dan RPTKA Terpenuhi

Mengenal Aturan Penggunaan E-Meterai dan E-Sign Dalam Perjanjian

Prosedur dan Pentingnya Pendaftaran Logo Perusahaan untuk Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual

Merek Belum Terdaftar Ditiru Pihak Lain? Ini Risiko dan Upaya Hukumnya

Memahami Langkah Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah Yang Tidak Bersertifikat

Mengenal Debt to Equity Swap: Solusi Restrukturisasi Utang Menjadi Saham Perusahaan

Modal Sudah Disetor ke CV, Bisakah ditarik Kembali Oleh Sekutu?

Punya Peraturan Perusahaan Belum Tentu Sah: Ini Syarat Hukumnya

Koruptor Bisa Bebas Cuma Bayar Denda? Simak Penjelasan Pasal Denda Damai

EPC Contract Dalam Proyek Konstruksi Dan Energi: Aspek Hukum Yang Perlu Dipahami

Menyusun Shareholders Agreement: Klausul yang Sering Terlupakan

Investasi Di Sektor Pertambangan Indonesia: Risiko Hukum Yang Perlu Diperhatikan

Legal Due Diligence : Langkah Awal untuk Mengenali Risiko Sebelum Berinvestasi

Direksi Bisa Dituntut Secara Pribadi? Ini Batasan dan Tanggung Jawabnya!

Eksekusi Aset Debitur Dalam Kepailitan Lintas Negara

Partisipasi Publik dalam Izin Tambang: Wajib Persetujuan?

KUHP Baru dan Vicarious Liability: Korporasi sebagai Subjek Pidana

Analisa Kontroversi “MENS REA” Pandji Pragiwaksono oleh Adhistya Christyanto

Membongkar Kejanggalan Kasus Febrie Adriansyah Dengan Adhistya Christyanto

Profil Firma Hukum ACLAW (Adhistya Christyanto & Counsellor at Law)

Mitigasi risiko dan selesaikan perkara hukum Anda bersama kami